Manajemen Pemerintahan Daerah

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

JENIS MANAJEMEN

Manajemen bisnis (swasta)

·         Suasana pasar

·         Otonom

·         Modal

·         Keuntungan, mutu, dan relasi

·         Keringat, honor, dan hasil

·         Banyak jalan

Manajemen pemerintahan ( sipil )

• Suasana pengabdian
• Pelayanan
• Masyarakat
• Dialog yang tak terukur
• Korupsi,kolusi dan nepotisme
• Dua jalan

Manajemen pemerintahan ( militer )

§  Suasana wilayah

§  Kekuasaan

§  Komanadan

§  Kemenangan , Nasionlisme

§  Pangkat ,presrasi dan jasa

§  Satu jalan

1.                  Pada manjemen bisnis swasta,perlu sentuhan pasar yaitu bagai mana memper oleh keuntungan ekonomi maka perlu mempelajari keberadaan pangsa pasar,_sedangkan pada manejemen pemrintahan yang di butuhkan adalah pengabdian krena berhadapan dengan rasa kasih sayang pemerintah pada rakyatnya kalo tidak demikian maka pemerintah yang mencari keuntungan akan menjadi kapitalis dan menjual rakyatnya untuk kepentingan pribadi._Sebaliknya pada manajemen militer di perlukan penguasaan wilayah,karena akan berhadapn dengan musuh yang akan menggerogoti kewibawaan negara.

2.                  Dalam menejemen bisnis swasta di perlukan kemandirian yang otonom tidak akan berkembang suatu perusahaan kalau tidak di berikan kepada setiap bawahan , hak untuk mencari keunrtungan sepanjang tidak merugikan perusahaan . Car berpikir adalah murni bisnis, dan keuntungan dengan cara meminimalisir pengorbanan,_Sedangkn pada manajemen pemerintahan sipil yang mutlak di perlukan adalah pelayanan yaitu: biaya yg dikeluarkan masyarkat harus rendah,waktu pemerintah mengerjakan pelaynan harus singkat serta mutu yang di berikan harus bagus._ Dan sebaliknya,Pada manajemen militer yang di butuhkan adalah kekuasaan yang di peroleh lewat penampilan, sehingga pada atasan di berikan tanda jabatan serta tongkat komando , keinginan untuk protes di tiadakan karena nanti akan muncul keinginan untuk tawar menawar menolak untuk perang.

3.                  Manajemen bisnis swasta memerlukan modal, apakah melalui pinjaman atau pun kepemilikan pribadi, sehingga pemegang modal menjdi pemegang utama Saham. _Sedangkan pada manajemen pemerintahan sipil, yang di butuh kan adalah keberadaan masyarakat banyak, yang harus di perhatikan kebutuhannya karena mereka pemilik negara. _Sebaliknyaa pada manajemen militier karena berhadapan dengan perluasan wilayah dn mempertahankan tanah air maka komandan adalah segalanya, mereka harus satu kata dalam memperjuangkan keberadaan wilayah negara.

4.                  Pada manajemen bisnis swasta sangat di perhitungkan keuntungan yang akan di peroleh harus sebesar-besarnya , oleh karena itu harus efisien dan efektif keberadaan relasi sangat di jaga._Sedangkan pada manajemen pemerinrtahan sipil keberadaan pelayanan kepada rakyat yg seluruh nya harus di sejahterakan maka sulit di ukur apa saja yang harus di berikan para birokrasi selama 24 jam terus-menerus. Pemerintah dengan rakyat nya harus berdialog,_ sebaliknya pada manajemen militer yang d utamakan adalah kemenanganmaka itulah sebabnya yel-yel kenegaraan selalu di suarakan untuk itu di perlukan lambang negara bendera negara, serta lagu kebangsaan yang mengelorakan semangat perjuangan.

5.                  Dalam manajemen bisnis swasta agar tidak terjadi pemberontakan staf dan pekerja harus di hitung kelelahan dan keringat karyawan, mereka harus di gaki sejauh mana kelelahan dan hasil kerjanyasecara ekonomis. Sedangkan pada manajemen pemerintahan sering terjadi korupsi, Kolusi, dan Nepotisme karena tidak siap untuk mengabdi, Korupsi adalah pencurian uang negara, Kolusi adalah sogok menyogok, dan Nepotisme karena tidak siap terlalu memperhatikan keluarga, dan group kesukuan serta almamater. Sebaliknya pada manajemen militer yang no 1 di perhatikan adalah pangkat Komandan harus lebih tinggi dari pangkat bawahan. pangkat di tentukan profesi kedudukan untuk itu diperlukan tanda jawabatan dan tanda perjuangan jasanya.

6.                  Pada manajemen bisnis swasta banyak jalan yang bisa di tempuh untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pada manajemen pemerintahan hanya ada dua jalan yaitu : memperdulikan yang memerintah dalam keadaan darurat atau memperdulikan yang di perintah secara demokratis dalam keadaan biasa, sebaliknya pada manajemen militer hanya ada satu jalan oleh karena itu komandan tidak dibantah karena tidak ada tawar menawar ketika negarad hadapkan pada situasi genting dan ancanman bahaya.

Definisi Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah di tambah awalan pe- menjadi pemerintahan, dan ketikan di tambah akhiran -an menjadi pemerintahan.

Dalam hal ini beda anatara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan, atau organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintahan berarti, perihal atau pun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur di dalamnya:

1. Ada dua pihak yang terlibat
2. Yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah,
3. Yang kedua adalah pihak yang di perintah
4. Antara kedua pihak tersebut, terdapat hubungan.

Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain, dan kepemimpinan adalah hak setiap orang. Pemimpin atau leader harus mampu menunjukan perfomanya

Kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk orang lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Dari seluruh definisi kepemimpinan ada 11 definisi yang di kemukakan oleh Rlaph M Stogabill ( 1974 ), diantaranya sebagai berikut  :

1.                  Kepemimpinan sebagai proses kelompok ,

2.                  Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat

3.                  Kepemimpinan sebagai Sebagai seni menciptakan kesepakatan.

4.                  Kepemimpinan sebagai Sebagai kemampuan mempengaruhi

5.                  Kepemimpinan sebagai tindakan prilaku

6.                  Kepemimpinan sebagai suatu bentuk rujukan

7.                  Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan

8.                  Kepemimpinan sebagai sarana pencapai tujuan

9.                  Kepemimpinan sebagai hasil interaksi

10.              Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan.

11.              Kepemimpinan sebagai awal strutur

Ada beberapa perbedaan antara kepemimpinan pemerintahan dengan kepemimpinan swasta.

Yaitu sebagai berikut :

1.        Kepemimpinan pemerintahan kurang sentuhan pasar, sedangkan kepemimpinan swasta tergantung suasa pasar.

2.        Kepemimpinan pemerintahan jalan nya di tentukan dan di awasi oleh para wakil rakyat dan DPR, sedangkan kepemimpinan swasta otonom dan mandiri tergatung dengan dewan komisaris dari percaturan dagangnya.

3.        Kepemimpinan pemerintahan sangat kompleks dan sulit di ukur,sedangkan kepemimpinan swasta di ukur dari efesiensi mutu dan relasi.

4.        Kepemimpinan pemerintahan cenderung relatif lebih sulit menentukan insentif berdasarkan performa/ kinerja yang ada dan mempersoalkan pengabdian untuk meningkatkan kinerja pegawai yang malas, sedangkan swasta mudah melakukan pengkajian karena berdasarkan tingkat kelelahan hasil kerja dan pengorbanan.

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

     Daerah adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang menempati suatu wilayah yg di batasi oleh batas-batas tutorial tertentu.

     Sistem adalah kumpulan dari sub ub sistem yang saling berkaitan dan tidak bisa di pisahkan, dan menciptakan simbiosis mutualisme ( saling menguntungkan )

     Pemerintahan dalam arti sempit dan luas.

• Sempit : presiden, para mentri, beserta jajaran nya.
• Luas : eksekutif, legislatif, yudikatif

Fungsi DPR

·         Legislating

·         Controling

·         Budgeting

Davis, g. B (1991:45)

sistem adaah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.

Jogianto ( 2005: 2)

 sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Indrajit (2001: 2)

sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainya,.

Lani shidarta(1995: 9)

sistem adalah himpunan dari bagian bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan tertentu

PENGERTIAN PEMERINTAHAN

Syafie Inu Kencana

     Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif). Kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahan nya) dalam berbagai peristiwa dan  gejala pemerintahan secara baik dan benar.

C.F. Strong

     Pemerintahan adalah suatu yang mempunyai kewenangan atau kekeuasaan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar.

PENGERTIAN DAERAH

• Menurut UU No 32 tahun 2004
• DAERAH adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

KEPALA DAERAH DAN WAKIL

·         Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

·         Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembengunan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat memmelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan harus siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

ORGAN PEMERINTAHAN DAERAH

• Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
• PERANGKAT DAERAH meliputi:
• Sekretariat daerah
• Sekretariat DPRD
• Dinas Daerah
• Lembaga Teknis Daerah

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD membantu DPRD

Dewan Perwakilan Daerah

Lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraaa indonesia yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat, DPR terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang di pilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR di indonesia adalah 560. Masa jabatan setiap anggota DPR adalah 5 tahun. DPR mempunyai fungsi legislasi,dan pengawasan yang di jalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Legislasi

Fungsi legislasi dilakukan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk uu

Anggaran

Fungsi anggaran dilakukan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memnberikan persetujuian terhadap rancangan undang tentang APBN yang di ajukan oleh presiden.

Pengawasan

Fungsi pengawasan di lakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN

DPR mempunyai beberapa hak yaitu : hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interplasi adalah hak DPR untuk meminta ketarangan kepada pemerintah mengfenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksaan ssuatu UU dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat di tuntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pernyataan atau pendapat yang di kemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peruturan tata tertib dan kode etik.

Hak menyatakan pendapat Adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.

LAHIRNYA PEMERINTAH DAERAH

Konsekuensi adanya teorti pembagian kekuasaan.

1. Pembagian kekuasaan secara horizontal
1. Eksekutif
2. Legislatif
3. Yudikatif
2. Pembagian kekuasaan secara vertikal
1. Satuan pemerintah
2. pusat Satuan pemerintah daerah

Alasan pembagian kekuasaan secara vertikal

• Kemampuan pemerintah berikut perangkatnya ada di dareah terbatas
• Wilayah negara sangat luas, terdiri lebih dari 300 pulau-pulau besar dan keci;
• Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan segala macam kepentingan dan kebutuhan rakayat yang tersebar di seluruh pelosok negara,
• Hanya rakayat setempatlah yang mengetahui kebutuhan kepentingan dan masalah yang di hadapi dan hanya mereka yang mengetahui bagai mana cara yang sebaik2 nya unutk memenuhi kebutuhan tersebut,
• Dilihat dari segi hukum UUD 1945 pasal 18 menjamin adanya daerah dan wilayah.

AZAZ PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

• Azaz desebtralisasi
• Azaz Dekosentrasi
• Azaz Tugas pembantuan (medebewind)
• Azaz Kebijaksanaan (vrijsbestuur)

DESENTRALISASI

• Secara etimologis »» berasal dari bahasa latin »» berarti de= lepas dan centrum = pusat »»melepaskan dari pusat
• Sudut ketatanegaraan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangga nya sendiri,
• The trasnfer of planing, decission making, or administrative authority from the central goverment to its organization local administrative units,....

Share this post